TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum jenazah mendiang Harbrinderhit Singh Dillon atau H.S Dillon dikremasi, akan digelar upacara kenegaraan militer untuk mengenang jasa-jasa tokoh Indonesia yang aktif di bidang ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia atau HAM itu. Anak kedua Dillon, Mahawira Singh Dillon, mengatakan upacara bakal digelar pada Selasa pagi, 17 September 2019, di Bali.
"Sekitar pukul 10.00 WITA akan ada upacara kenegaraan militer. Lalu estimasi waktu pukul 14.00 WITA, jenazah dikremasi," ujar Mahawira saat dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2019.
Mahawira mengatakan jenazah ayahnya bakal dikremasi di rumah kremasi Kertasamade di Mumbul Nusa Dua. Setelah dikremasi, abu jenazah bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tabanan. "Di TMP Tabanan akan ada upacara kenegaraan militer lagi," tuturnya.
Dillon wafat di usia 75 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Siloam Bali pada Senin petang, 16 September 2019, lantaran sakit. Ia sudah dirawat sejak 18 Agustus 2019 lalu.
Pengamat di bidang pertanian itu sebelumnya mengidap penyakit komplikasi jantung dan paru-paru. Ia meninggalkan seorang istri, Drupadi S. Harnopidjati, dan tiga anak. Ketiganya adalah Haryasetyaka Singh Dillon, Mahawira Singh Dillon, dan Mahareksha Singh Dillon. Dillon juga meninggalkan seorang menantu dan dua cucu.
Dillon ialah tokoh yang kesohor sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ia bergabung dengan komisi tersebut saat reformasi 1998.
Pria kelahiran Medan, 23 April 1945 ini memulai kariernya di bidang pertanian. Ia pernah menjadi ketua tim teknis untuk proyek perkebunan berbantuan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Departemen Perkebunan pada 1983 sampai 1985.
Karier H.S Dillon di Departemen Pertanian cemerlang sejak ia ditunjuk menjadi Kepala Bagian Pengkajian Komoditas Biro Kerja Sama Luar Negeri pada 1985. Sembilan tahun selepas itu, ia menjadi tim konsolidasi untuk Kantor Pemasaran Bersama alias KPB di PT Perkebunan Departemen Pertanian.
Menjelang Orde Baru lengser, H.S Dillon ditunjuk sebagai Direktur Eksektutif Centre for Agricultural Policy Studies alias CAPS. Pasca-reformasi, selain menjadi pegiat HAM, Dillan bergabung dengan Dewan Ekonomi Nasional. Ia pun pernah menjadi Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2000 hingga 2001.
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, H.S Dillon didapuk sebagai utusan presiden khusus bidang penanggulangan kemiskinan. Ia menjadi utusan pada 2011 sampai 2014.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
